Pemkab Badung Siapkan Rp 85 Miliar Akuisisi Saham Tol Bali Mandara hingga 15 Persen, Incar Porsi Angkasa Pura
BADUNG — Pemkab Badung bergerak cepat memanfaatkan celah restrukturisasi BUMN untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Setelah menerima laporan dari jajaran komisaris daerah, pemerintah mulai mengkalkulasi kebutuhan dana untuk menyerap porsi saham yang dilepas PT Angkasa Pura I di PT Jasamarga Bali Tol (JBT).
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengonfirmasi sinyal kuat dari Pemerintah Pusat agar pemegang saham non-inti di bidang konstruksi dan jalan tol melakukan divestasi. PT Angkasa Pura I disebut sebagai salah satu institusi yang akan keluar dari konsorsium JBT.
Peluang di Balik Kebijakan Divestasi BUMN
“Kemarin kita punya komisaris yang melaporkan kepada kita, Pak Sekda, bahwa sempat jajaran Jasa Marga Toll juga punya mereka. Kelihatannya ada kebijakan dari pemerintah pusat, beberapa pemegang saham yang passionnya (bidangnya), seperti Angkasa Pura, diharapkan jangan karena ini bisa pertentangan dengan pusat katanya,” ujar Adi Arnawa usai rapat paripurna di Gedung DPRD Badung, Selasa (13/8/2026).
“Diharapkan dia lebih keluar. Nah, ini kan peluang buat kita untuk menambah saham kita di Jasa Marga Toll,” imbuhnya.
Saat ini struktur kepemilikan saham JBT masih didominasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi 64,44 persen. Pemkab Badung baru memegang 6,32 persen, sama besar dengan Pemerintah Provinsi Bali. Adapun PT Angkasa Pura I memegang 6,31 persen.
Peta Kepemilikan Saham Berubah Total
Jika rencana akuisisi berjalan mulus, peta kepemilikan saham JBT akan berubah signifikan. Pemkab Badung akan melompat menjadi pemegang saham terbesar kedua dengan total 15 persen, menggeser PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang sebelumnya memegang 13,86 persen.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 64,44 persen (tetap pengendali utama)
- Pemkab Badung: 15,00 persen (naik dari 6,32 persen)
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero): 13,86 persen
- Pemprov Bali: 6,32 persen
- PT Angkasa Pura I: 0,00 persen (divestasi penuh)
“Harapan kita nanti adalah sisa itu kita akan ambil dari Jasa Marga Toll. Ya kalau enggak salah, kalau itu bisa diambil, mungkin total kita punya saham bisa setahun 15 persen. Mungkin ada sekitar uangnya sekitar 85 miliar rupiah,” jelas Adi Arnawa.
Bukan Keuntungan Instan, Butuh Waktu 3-4 Tahun
Meski terlihat agresif, Bupati Badung mengakui investasi ini tidak akan langsung menghasilkan dividen. Arus kas operasional Tol Bali Mandara saat ini masih diprioritaskan untuk melunasi utang konstruksi masa lalu.
“Memang sampai hari ini saya dengar belum (menghasilkan dividen bersih), ya mudah-mudahan mungkin dalam tahun ke depan ini. Walaupun dalam beberapa tahun ini sekarang sudah mulai ada income, tapi itu bisa dibayar utang lagi, utang untuk pembayaran,” ungkapnya.
“Nanti setelah beberapa tahun lagi ini, mungkin dalam 3-4 tahun ini kita sudah mulai bisa (menerima dividen) bagus, saya melihat secara umum bahwa ini potensi,” tambah Adi Arnawa.
Mitigasi Risiko APBD di Tengah Ketergantungan Pajak Hotel
Keputusan ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi pendapatan daerah. Selama ini postur APBD Badung sangat bertumpu pada Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang rentan terhadap fluktuasi kunjungan wisatawan.
“Ini mungkin bagian dari diversifikasi pendapatan, tidak hanya di sektor pajak, juga di perusahaan daerah kita yang kita dorong untuk bagaimana ikut meningkatkan pendapatan,” tutup Adi Arnawa.
Kendati demikian, langkah mengucurkan dana APBD sebesar Rp 85 miliar ke sektor infrastruktur tidak lepas dari risiko. Keuangan PT JBT masih dibayangi beban pinjaman sindikasi perbankan dari masa konstruksi, sehingga berpotensi menahan likuiditas modal daerah selama beberapa tahun ke depan sebelum akhirnya menghasilkan dividen bersih.