Jangan Andalkan Impor, Pengusaha Konveksi di Denpasar Desak Stok Ritel Lokal Dipenuhi
NAVIGASI.CO.ID — Jakarta — Ketegangan antara kebutuhan pasokan ritel dan nasib industri padat karya mengemuka di tengah wacana relaksasi impor. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menerima keluhan pelaku usaha ritel yang menyebut stok barang, khususnya produk dengan rantai pasok dari luar negeri, mulai menipis.
Stok Menipis, Kapasitas Domestik Menganggur
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan distribusi dan ketersediaan stok harus segera didorong agar belanja masyarakat tetap berjalan. Namun ia menekankan harapan agar pasokan bisa berasal dari dalam negeri.
"Saya mendapatkan banyak masukan, bahwa stoknya itu tipis-tipis, terutama yang mengandung aliran barang dari luar negeri. Tetapi tentu kita berharap bahwa aliran barang juga bisa didorong dari dalam negeri," kata Airlangga dalam Indonesia Retail Summit and Expo di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menanggapi situasi ini, Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kelangkaan stok sebagai celah masuknya kembali barang impor murah. Data asosiasi menunjukkan kapasitas produksi IKM konveksi di berbagai daerah masih banyak yang menganggur.
"Faktanya di lapangan, barang murah masih menjamur baik di platform online maupun pasar offline. Ini artinya masalahnya bukan pada ketersediaan barang, tapi pada daya saing dan keberpihakan," tegas Nandi, Senin (31/8/2026).
Pasar Domestik dan 4 Juta Lapangan Kerja
Persoalan ini tidak hanya soal arus barang, tetapi juga kelangsungan lapangan kerja. IPKB mencatat sektor konveksi menyerap 3 sampai 4 juta tenaga kerja. Jika keran impor dibuka kembali, Nandi khawatir produk murah akan menekan industri dan memicu pemutusan hubungan kerja di sektor yang padat karya ini.
"Jangan sampai alasan stok menipis ini menjadi pintu masuk kembali banjirnya barang impor murah ke pasar domestik," ujarnya.
Kondisi IKM konveksi disebut masih dalam tahap bertahan. Peningkatan pesanan belum signifikan, sementara gudang-gudang produsen lokal disebut masih terisi produk dalam negeri yang siap dipasok.
Kunci: Kurasi Ritel dan Pengawasan Impor Ilegal
IPKB mendorong pemerintah menghubungkan kebutuhan ritel dengan kapasitas produksi IKM. Proses kurasi dan fasilitasi dinilai perlu dipercepat agar produk lokal dapat segera masuk ke pasar modern.
"Data kami menunjukkan, kapasitas produksi IKM konveksi masih banyak yang menganggur. Tenaga kerja jahit masih banyak yang membutuhkan order. Gudang-gudang IKM masih terisi produk dalam negeri yang siap dipasok," jelas Nandi.
Di sisi pengawasan, IPKB meminta penguatan penindakan terhadap barang impor ilegal dan barang bekas. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah produk murah kembali membanjiri pasar domestik di tengah upaya pemulihan industri.
"IKM Konveksi akan bangkit dengan sendirinya jika pasar domestik kita jaga," pungkas Nandi.
Kebijakan pembatasan impor barang jadi tekstil sebelumnya telah diterbitkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. IPKB berharap pemerintah membaca kondisi pasokan di tingkat produsen sebelum mengubah arah kebijakan impor.
