Pemerintah Siapkan Rp15,66 Triliun untuk Magang dan Insentif Pajak

Pemerintah Siapkan Rp15,66 Triliun untuk Magang dan Insentif Pajak

JAKARTA - Langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi semester II-2025 kembali terlihat melalui peluncuran delapan paket kebijakan strategis. 

Total dana yang dialokasikan mencapai Rp15,66 triliun, mencakup program yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lulusan perguruan tinggi, pekerja aktif, hingga keluarga penerima manfaat.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa anggaran tersebut telah dipersiapkan secara matang, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN. 

Baca Juga

BRI Life Luncurkan Arunika, Asuransi Jiwa Seumur Hidup Terjangkau

“Total APBN Rp12,79 triliun untuk paket ekonomi semester-II dan non-APBN terutama dari BPJS adalah Rp2,87 triliun. Ini kita jalankan, seluruh aturan kita siapkan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat.

Fokus pada Kesejahteraan dan Lapangan Kerja

Suahasil mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan saat ini tengah menyusun rancangan detail terkait pembagian anggaran untuk setiap program. Dari delapan paket yang telah disiapkan, sebagian besar diarahkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, keringanan pajak, serta penguatan perlindungan sosial.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah magang lulusan perguruan tinggi. Pemerintah menargetkan 20 ribu peserta dengan anggaran Rp198 miliar. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus memperbesar peluang terserap di dunia industri.

Selain itu, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) juga disiapkan dengan sasaran 552 ribu pekerja. Estimasi anggaran yang digelontorkan mencapai Rp120 miliar. Untuk melaksanakan program ini, Kementerian Keuangan menyiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan.

Bantuan Pangan untuk Jutaan Keluarga

Di sektor perlindungan sosial, program bantuan pangan kembali menjadi instrumen penting. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun untuk menjangkau 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dukungan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok rentan, di tengah dinamika harga bahan pokok.

Selain itu, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan potongan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) sebesar 50 persen selama enam bulan. Skema ini menelan anggaran Rp18,4 miliar dan ditujukan untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja.

Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menanggung biaya manfaat layanan tambahan perumahan dengan anggaran Rp150 miliar untuk 1.050 unit. Program ini diharapkan bisa memperluas akses perumahan yang layak bagi masyarakat pekerja.

Padat Karya Tunai dan Infrastruktur

Pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) sebagai strategi menciptakan lapangan kerja langsung. Targetnya mencapai 609.465 orang. Dari total anggaran, Rp3,6 triliun dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Rp1,8 triliun untuk Kementerian Perhubungan.

Di sektor infrastruktur dan tata ruang, pemerintah mengalokasikan Rp175 miliar untuk program percepatan deregulasi RDTR digital yang terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission). Kehadiran program ini diharapkan memudahkan perizinan investasi, mempercepat pembangunan wilayah, sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Program Perkotaan dan Ekonomi Digital

Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah juga menaruh perhatian pada program perkotaan yang menelan anggaran Rp2,7 triliun. Program ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan ruang yang mendukung pertumbuhan gig economy. Dengan semakin berkembangnya pola kerja berbasis digital dan lepas, dukungan infrastruktur perkotaan menjadi penting untuk menjaga daya saing.

“Sekarang kita sedang desain dan menyiapkan alokasi anggaran untuk program paket ekonomi, seperti program magang, perluasan PPh 21 DTP, bantuan pangan, bantuan iuran JKK, JKM,” jelas Suahasil.

Harapan dan Tantangan

Dengan delapan paket ekonomi ini, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Dari sisi sosial, program bantuan pangan dan perlindungan pekerja diharapkan memperkuat daya beli masyarakat. Sementara itu, dari sisi fiskal, insentif PPh 21 dan program padat karya memberi dorongan langsung bagi dunia usaha.

Namun demikian, pelaksanaan program tidak lepas dari tantangan. Salah satunya terkait dengan efektivitas penyaluran agar tepat sasaran, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Efisiensi dan pengawasan menjadi kunci agar anggaran Rp15,66 triliun benar-benar memberikan dampak optimal.

Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi global, fluktuasi harga komoditas, dan nilai tukar rupiah juga berpotensi memengaruhi keberhasilan implementasi paket ekonomi ini. Karena itu, pemerintah menekankan perlunya fleksibilitas kebijakan agar dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi yang terus berubah.

Dengan menyiapkan anggaran besar di semester II-2025, pemerintah menunjukkan komitmen dalam menghadirkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang bagi perekonomian nasional. 

Program magang, insentif pajak, bantuan pangan, hingga pembangunan perkotaan menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Delapan program ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa keberpihakan pemerintah diarahkan pada sektor yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat, sembari tetap menjaga iklim investasi dan pembangunan.