Krisis Pengawas Sekolah di Buleleng, 22 Orang Harus Kawal Ratusan SD dan SMP
BULELENG — Kekurangan tenaga pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng membuat beban kerja 22 pengawas yang ada saat ini melampaui batas kewajaran. Setiap pengawas rata-rata mendampingi sekitar 20 sekolah, sementara standar ideal pengawasan hanya 7 hingga 10 sekolah per orang.
Kondisi ini berlangsung di sembilan kecamatan yang tersebar dari pesisir Singaraja hingga wilayah pegunungan Buleleng. Dampaknya, kualitas pembinaan guru dan kepala sekolah tidak bisa berjalan merata.
Berapa Jumlah Ideal Pengawas untuk Ratusan Sekolah di Buleleng?
Dengan jumlah sekolah yang harus diawasi mencapai ratusan unit, komposisi 22 pengawas jelas tidak sebanding. Rasio ini membuat kunjungan supervisi ke setiap sekolah menjadi jarang.
Pengawas seharusnya berperan membina kompetensi guru, mengevaluasi kinerja kepala sekolah, dan memastikan standar kurikulum berjalan. Semua tugas itu sulit dipenuhi jika satu orang harus berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain dalam waktu singkat.
Wilayah Luas dan Medan Berat Perparah Kondisi
Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang membentang dari pesisir utara hingga dataran tinggi. Jarak antarsekolah di kecamatan seperti Gerokgak, Busungbiu, atau Tejakula bisa puluhan kilometer.
Pengawas yang membina belasan sekolah di wilayah berbeda harus mengatur jadwal kunjungan dengan cermat. Akibatnya, frekuensi pendampingan ke tiap sekolah berkurang dan pemantauan mutu pendidikan tidak optimal.
Apa Dampaknya bagi Kualitas Pendidikan di Buleleng?
Kekurangan pengawas berimbas langsung pada proses pembinaan guru di kelas. Guru yang seharusnya mendapat pendampingan rutin hanya bertemu pengawas beberapa kali dalam setahun.
Kondisi ini juga menyulitkan dinas dalam memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Tanpa data pengawasan yang rapi, program pelatihan berisiko tidak tepat sasaran.
Bagaimana Solusi Penambahan Pengawas ke Depan?
Penambahan formasi pengawas menjadi kebutuhan mendesak jika ingin rasio pengawasan mendekati standar. Namun, penambahan itu bergantung pada ketersediaan anggaran dan formasi dari pemerintah pusat.
Opsi lain yang bisa ditempuh adalah redistribusi pengawas antarwilayah atau pemanfaatan pengawas dari kabupaten tetangga untuk wilayah perbatasan. Skema ini memerlukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
Hingga kini, 22 pengawas di Buleleng masih menjalankan tugas dengan beban yang jauh dari ideal. Tanpa penambahan tenaga, pemerataan mutu pendidikan di kabupaten ini akan terus menjadi pekerjaan yang berat.
