Ketua PSI Bali Sebut Sejumlah Tokoh Mulai Dekati Partai Usai Jokowi Tunjukkan KTA
DENPASAR — Gelombang komunikasi politik itu mengalir ke kantor DPW PSI Bali di Denpasar. Suyasa mengungkapkan bahwa banyak pihak yang selama ini mengidolakan Jokowi mulai menghubungi PSI melalui struktur kabupaten/kota. Mereka datang dari kalangan yang berbeda-beda.
"Banyak, apalagi beliau sudah terang-terangan, mohon maaf, menunjukkan kartu tanda anggotanya. Otomatis simpul-simpul yang istilahnya mengidolakan dan punya idealisme pada Pak Jokowi, banyak yang menelepon, berkomunikasi dengan kami di PSI melalui kabupaten/kota," ujar Suyasa, Rabu (7/10/2026).
Komunikasi tersebut tidak hanya datang dari kalangan politisi. Suyasa menyebut ada pula tokoh independen, relawan, dan pensiunan PNS yang menyatakan ketertarikan untuk bergabung atau menjalin kerja sama dengan PSI Bali.
"Ya macam-macam. Ada politisi, ada yang independen, ada juga pensiunan, kemudian teman-teman yang dulu relawan Pak Jokowi," kata Suyasa.
Magnet Jokowi dan Simpul Politik di Daerah
Suyasa menilai keterbukaan Jokowi mengenai statusnya sebagai anggota PSI memberikan pengaruh langsung terhadap partai di daerah, terutama Bali. Menurutnya, sosok Jokowi masih memiliki daya tarik kuat bagi jaringan relawan dan simpatisan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
"Magnet Pak Jokowi ini memang ada. Setelah beliau menunjukkan KTA secara terbuka, simpul-simpul itu mulai menghubungi kami. Ada yang melalui kabupaten, ada juga yang langsung berkomunikasi dengan kami," ujarnya.
Jokowi sebelumnya memperlihatkan KTA PSI kepada publik dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Momen itu menjadi perhatian luas karena Jokowi yang pernah dua periode menjabat presiden kini secara terbuka menegaskan afiliasinya dengan partai berlambang tangan terkepal itu.
Fokus Internal: Verifikasi Peserta Pemilu 2029
Di tengah arus komunikasi politik yang masuk, PSI Bali memilih tidak terburu-buru. Suyasa mengatakan partainya saat ini lebih banyak melakukan pembenahan internal, baik dari sisi administrasi maupun struktur organisasi.
Langkah itu diambil sebagai persiapan menghadapi verifikasi peserta Pemilu 2029. PSI tidak berhasil melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, sehingga pembenahan menjadi prioritas utama di tingkat daerah.
"Kami sekarang lebih banyak melakukan pembenahan internal, baik secara administrasi maupun struktur. Karena kami harus siap menghadapi verifikasi sebagai peserta pemilu," katanya.
Suyasa menambahkan, PSI Bali juga memperluas komunikasi politik di seluruh kabupaten/kota. Pembenahan struktur dilakukan bersamaan dengan penjajakan dengan tokoh-tokoh baru yang mendekat.
Soal Ambang Batas Parlemen: PSI Bali Ikut Keputusan Pusat
Terkait wacana kenaikan ambang batas parlemen, Suyasa menyatakan PSI Bali tidak ingin mempermasalahkan besaran angka yang nantinya diputuskan DPR dan pemerintah. Partai memilih mengikuti keputusan resmi tanpa mengajukan keberatan.
"Kalau memang nanti lima persen, enam persen, sampai sepuluh persen, kami hormati keputusan DPR dan pemerintah. Bagi kami yang penting bagaimana bekerja dan membangun struktur," ujarnya.
Wacana kenaikan ambang batas parlemen mencuat di tengah pembahasan
